pejabat penandatangan kontrak. Waktu Penyelesaian Pekerjaan 27 C. pejabat penandatangan kontrak

berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK; b. Penyusunan rancangan Surat Perintah Kerja bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengadaan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan. Tujuan pengendalian kontrak oleh Pejabat pembuat Komitmen yaitu ; Agar mutu output kegiatan hasilnya sesuai output dan sesuai kontrak perencanaan sehingga tepat guna dan tepat sasaran; Agar biaya atas pelaksanaan kontrak tersebut akuntable dapat dibiayai dan tidak melampaui atau tidak melebihi pagu anggaran;Pejabat penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar barge SPK. 2. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L. Standarisasi Penomoran Kontrak Bagi Pejabat Penandatangan Kontrak Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kategori: Surat Edaran Sekretaris Utama: Nomor: 1: Tahun: 2021: Tanggal Ditetapkan: Kamis, 03 Juni 2021: Diunduh Sebanyak: 2. 1 Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku. Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak. Siapa penandatangan dari pihak penyedia ? Perlkpp 9 2018. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak ada dikotomi antara PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia 26 12. Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) UU PT menyebutkan Direksi berwenang mewakili perusahaan dengan bunyi sebagai berikut: Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 35. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. 6. 1 Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang. 000, apakah ini tidak masalah pak sehubungan dengan. Tim Pendamping Kontrak dapat mendampingi Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pelaksanaan Kontrak bahkan sejak dibuatnya rancangan kontrak hingga Pelaksanaan Kontrak itu sendiri, seperti bisa dilihat pada Pasal 52 Perpres 16 tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut: Pelaksanaan. Terima kasih. b. Pejabat Penandatangan Kontrak 40. 23 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. diperlukan, PPK dapat: a. , Ak. PEMBAYARAN Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan: 1) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan dan dibayarkan awal bulan. Jadwal Pelaksanaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultansi iniDalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat. 2021 , selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan Nama Jabatan Berkedudukan di NIK Tri Wahyono Ketua Pokmas Karangsari RT 001 RW 001 Desa Karangsari Kec Adipala Kab Cilacap 3301031012910005 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa No. 7. Waktu Penyelesaian Pekerjaan 27 C. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing. Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi . Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari. b. 18. 4 Akan tetapi, bilamana Konsultan telah menggunakan kewenangan tertentu yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, maka setelah itu (untuk kepentingan Kontrak) Pejabat. 05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, kami mengundang saudara untuk hadir pada. [diisi dengan masa Pemeliharaan apabila add] 48. Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan. 28 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia. 000,00 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatangan Kontrak. 682. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor _____, tanggal _____, maka dengan. Alamat Pengiriman Barang. Kalau tidak perlu SK apa dasarnya KPA menandatangani kontrak misalnya. 24 Tempat Tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh. Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA. Dalam hal barang import maka Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada. 39. penyelesaiannya tidak boleh melebihi 12 bulan; atauTindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak: Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah:. Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak. 26. Dalam SPMK dicantumkan seluruh. b. SPPBJ – PK. Tim Pemberi Pendapat Kontrak Kerja Konstruksi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. 1. 2. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi. Poin 39. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. . Serah Terima 55. menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kintrak ini masing-masing pihak: 1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 16. Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak. Pihak yang memiliki tugas/wewenang melakukannya harus memiliki kepastian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sujatmiko Baliarto, Atd, M. e Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa:_____[diisi dengan rincian sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya yang akan diberikan kepada Penyedia] 43. Mencantumkan alamat kedua belah pihak. Demikian juga dari sisi Pemerintah, untuk APBN masih diberikan fleksibilitas Pejabat Penandatangan Kontrak itu bisa PA/KPA/PPK, untuk Pemerintah Daerah sudah dibatasi PA/KPA dan pihak lain hanya dapat membantu, membantu salah satunya adalah menyiapkan dokumen, bukan membantu bertindak atas nama, dari sisi aspek ini bila. g. Fasilitas yang Diberikan Pejabat Penandatangan Kontrak 26 11. Asal Barang 5. pemutusan kontrak oleh pejabat penandatanganan kontrak. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak. Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Seperti kasus pengadaan makan minuman pasien diatas. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Klausul tentang “Pejabat Penandatangan Kontrak” tertuang dalam Peraturan LKPP No. 17. 3. 2222 Tembusan : Pejabat Pembuat. Pejabat Penandatangan Kontrak. 11. Pasal 53 Ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 berserta perubahannya. 19681012 199203 1. • mendatangkan personil/tenaga ahli • mendatangkan peralatan pendukung. 000,00 (sepuluh juta rupiah). Video ini akan membahas mengenai hal tersebut sehingga tidak ada lagi keraguan mengenai pejabat satuan kerja yang menandatanganinya, PPK ataukah KPA? 40. Kertas Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak. com. 3 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa kembali rancangan Kontrak. 29. 16 Tahun 2018 pasal 52. Undangan Ketua panitia Anggota panitia penerima penerima pekerjaan pekerjaan 4. Pemutusan Kontrak dari sisi Penyedia jasa melakukan apabila: (a) Setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam. ; Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan. Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan. Rincian harga SPF sesuai dengan riru:ian yang tercantum dalam daftar kumtnas danPejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; c. 29 Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK- 3 - dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK. Misalnya ketika Pejabat Penandatangan Kontrak atau penerima mandat dari PA/KPA yang melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, maka dapat dibantu oleh tim teknis untuk memberikan masukan teknis hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak penyedia. 3. Tata cara pembayaran dalam penanganan keadaan. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) F. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait. Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK setelah mengetahui volume dan/atau waktu pelaksanaan membuat kontrak berdasarkan Bentuk Kontrak sebagaimana disebutkan diatas, dengan ketentuan berupa Tahun Tunggal, yaitu : 1. Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para. Pelaksanaan serah Pejabat Panitia Penerima terimaakhir pekerjaan penandatangan Pekerjaan kontrak 3. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau. substansi, bahasa, redaksional, angka dan . Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan. Alat Pelindung Kerja (APK); 3. 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; 8) Ketentuan lain dalam SPK. 1. Penandatangan kontrak senilai sekitar Rp 800 miliar itu dilakukan di Kantor Balai Yasa PT KAI Yogyakarta dihadiri sejumlah pejabat dari dua instansi. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan. 3 pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk. 3. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2. 64 34. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka. 1. 039 kali: Status: Diubah oleh :BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 10. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau b. Asuransi. Pengawasan dan Pengendalian Kontrak 27 14. Pemberi kewenangan adalah penandatangan kontrak yaitu PA/KPA. Pejabat Penandatangan Kontrak 47. 6. Harga Kontrak 72. 6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia. Manual BookUmumnya data kontrak mengacu pada maksimal jumlah hari keterlambatan 50 hari (pasal 93 Perpres 54/70) atau maksimal denda 5% dari nilai kontrak (UU 18/199 ps. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara pa/kpa/ppk dengan penyedia barang/jasa atau . Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Barang 4. 1. 02. Penandatangan kontrak kinerja tahun 2021. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan. Jenis Kontrak untuk pengadaan dalam penanganan keadaan darurat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diutamakan: a. Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalan rencana kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan kondisi ini sebagai Peristiwa Kompensasi dan dibuat Berita Acara. Penyusunan rancangan Surat Perintah Kerja bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengadaan dalam proses pemilihan dan. KorespondensiAlamat Para Pihak sebagai berikut:Satuan Kerja PPK : NamaPenyedia : NamaB. 30. Mobilisasi paling lambat 30 hari sejak SPMK, meliputi : • mendatangkan peralatan • mempersiapkan fasilitas sesuai. Penandatangan Kontrak. [diisi dengan masa Pemeliharaan apabila ada] 46. ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia. mengusulkan kepada PA/KPA: 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau. Mencantumkan dasar-dasar dibuatnya BAST, misal nomor kontrak,. jawab bersama antara Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia Barang/Jasa dengan porsi yang dihitung secara proporsional 50% : 50% (lima puluh persen banding lima puluh persen). Dalam. b Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: _____ 48. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Nama : Alamat : Telepon : Faksimili : e-mail : Penyedia Nama : Alamat :. 23. Draft Kontrak, SSUK, SSKK Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak : telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;Selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah kewajiban PPK (Pejabat Penandatangan Kontrak) memberikan penilaian kinerja kepada Penyedia yang telah menyelesaikan pekerjaan serta Hak Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk melakukan penilaian kinerja dalam aplikasi SIKaP. Khusus untuk jaminan pemeliharaan, jaminan yang dicairkan dapat digunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan perbaikan dalam masa pemeliharaan. jdih. persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan. Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. 7. Ketentuan penandatanganan kontrak: 1. Wakil Sah Para PihakWakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: __________. Kontrak dapat diberikan perpanjangan waktu dengan tanpa denda keterlambatan karena : Peristiwa kompensasi. Penyusunan Dokumen Kontrak. Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10 Perpres No. (3$'$ 3(6(57$ ,. Direksi/Pimpinan Perusahaan yang disebutkandalamaktanotaris. 8. 14A5. Kewenangan Pejabat Penandatangan Kontrak merupakan kewenangan PA sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perbendaharaan Negara, yang dapat dilimpahkan kepada KPA dan/atau PPK, serta dari KPA kepada PPK. DIPA/DPA telah disahkan; 2. huruf . 1. Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut: b. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 16. a. Dengan demikian. Jika pada Perpres 54/2010 kontrak adalah hanya. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 23. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran. Jika yang. Pejabat Penandatangan Kontrak : Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA, KPA, atau PPK. Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim atau. Asal Barang 5. Penandatangan Kontrak. 2. 2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja. 1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak: a. Dalam ketentuan Dokumen pemilihan diatur bahwa; Setelah SPPBJ diterbitkan, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak dengan Calon Penyedia dengan membahas hal-hal sebagai berikut: finalisasi rancangan kontrak dengan memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi. 2.